Kilas Balik Berita Malaysia: Vonis Berat Najib Razak dan Larangan Media Sosial Remaja

KUALA LUMPUR – Menjelang penghujung tahun 2025, lanskap publik Malaysia didominasi oleh perkembangan dramatis dari ruang pengadilan serta kebijakan baru pemerintah yang menyasar keamanan digital generasi muda. Berikut adalah headline utama yang menyita perhatian publik hari ini.

1. Vonis Tambahan 15 Tahun bagi Najib Razak dalam Kasus Utama 1MDB

Berita paling signifikan hari ini datang dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Mantan Perdana Menteri Najib Razak (72) telah dijatuhi hukuman tambahan 15 tahun penjara dan denda sebesar RM13,5 miliar (sekitar US$2,8 miliar). Hakim Collin Lawrence Sequerah menyatakan Najib bersalah atas empat tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 tuduhan pencucian uang terkait dana sebesar RM2,2 miliar yang mengalir dari 1MDB ke rekening pribadinya.

Hakim menolak pembelaan Najib yang mengklaim dirinya tertipu oleh pengusaha buron Jho Low, dan menyebut hubungan mereka sebagai “ikatan yang tidak terbantahkan”. Dengan vonis ini, masa hukuman Najib yang saat ini sedang menjalani hukuman enam tahun dari kasus SRC International akan bertambah secara signifikan.

2. Penolakan Tahanan Rumah dan Seruan Menjaga Ketenangan

Awal pekan ini, upaya hukum Najib untuk menjalani sisa masa hukuman melalui tahanan rumah juga ditolak oleh Mahkamah Tinggi karena dianggap tidak memenuhi persyaratan konstitusional. Merespons rangkaian putusan ini, Najib mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar rakyat Malaysia tetap tenang, dewasa, dan menghormati supremasi hukum meski ia merasa perjuangannya saat ini terasa “sepi”.

3. Kebijakan Batasan Usia Media Sosial 16 Tahun

Di sektor sosial dan teknologi, pemerintah Malaysia secara resmi mengumumkan rencana pelarangan pembuatan akun media kabarmalaysia.com sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan melindungi remaja dari ancaman perundungan siber (cyberbullying), penipuan, dan konten berbahaya. Kabinet telah menyetujui langkah ini, yang nantinya akan melibatkan verifikasi identitas resmi seperti MyKad atau MyDigital ID pada proses pendaftaran platform digital.

4. Isu Regional dan Infrastruktur

• Stabilitas Regional: Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan mendesak Thailand dan Kamboja untuk menghentikan konflik perbatasan dan kembali ke meja perundingan dalam pertemuan khusus ASEAN di Kuala Lumpur.
• Populasi Migran: Laporan terbaru menunjukkan populasi migran asing di Malaysia mencapai angka 3,38 juta jiwa pada tahun 2025.
• Layanan Transportasi: Rapid KL memperpanjang jam operasional Stasiun LRT Bukit Jalil hingga pukul 01.00 pagi pada 27 Desember 2025 untuk mendukung mobilitas warga di akhir pekan.

Artikel ini merangkum dinamika hukum dan sosial yang menegaskan komitmen Malaysia terhadap akuntabilitas kepemimpinan dan perlindungan masyarakat di masa depan.